Kanwil BPN Propinsi Bengkulu Sosialisasi Konsolidasi Tanah

MC. KOMINFO, Ruang Rapat Setda, Kanwil BPN Propinsi Bengkulu bersama Kantor BPN Bengkulu Selatan mengadakan Sosialisasi dan Penjajakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyusunan Potensi Objek Konsolidasi Tanah (PPOKT) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa, (24/04) sekira pukul, 13.00 wib. Acara dihadiri oleh Kepala BPN Bengkulu Selatan, Surahman, ST. MH, Kabid Penataan dan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Amir Sofwan, H.Ptnh, M.A.P, Asisten I, Yunizar Hasan, SH, M.AP, Kepala DinasPerindagkop, Herman Sunarya, Kabag Tapem, Sudimawan, Dinas Pertanian, Dinas Nakertrans, Camat Pasar Manna, Camat Bung Mas dan Camat Kedurang Ilir.

Menurut Amir Sofwan Kabid Penataan dan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, karena Pemerintah Daerah dianggap progresif dan tanggap dalam program reforma agraria yang masuk dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo tersebut. Dari 11 Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, 3 Kecamatan dipilih sebagai contoh Program Konsolidasi Pertanahan Program Kementerian Pertanahan dan Agraria yaitu Kecamatan Pasar Manna, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Kedurang Ilir.

Konsolidasi Tanah diadakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menata bagian wilayahnya yang tidak teratur sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah merupakan alternatif strategi yang ditawarkan dalam penyediaan tanah untuk pembangunan, karena melalui Konsolidasi Tanah, masyarakat tidak tergusur tetapi turut serta berpartisipasi menyumbangkan tanahnya, turut serta menikmati hasil pembangunan seperti nilai tanahnya menjadi naik, tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial, memperoleh lingkungan yang tertata, serasi, selaras dan seimbang, serta memperoleh jaminan kepastian hak atas tanah karena menerima sertipikat.

Namun pelaksanaan Konsolidasi Tanah selama ini tidak luput dari beberapa kendala sehingga penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan atau bahkan tidak terlaksana. Dari hasil monitoring dan evaluasi selama ini diketahui bahwa kendala atau terhambatnya pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaktepatan pemilihan lokasi, waktu pelaksanaan yang hanya satu tahun anggaran, serta kurang dukungan pemerintah daerah dalam membangunn infrastruktur di lokasi Konsolidasi Tanah, yang memang merupakan hasil koordinasi dengan pengambil kebijakan di daerah.

Dalam memilih lokasi Konsolidasi Tanah diperlukan suatu alat yang dapat digunakan sebagai penuntun untuk meminimalkan kendala atau ketidak berhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Alat yang dimaksud berupa data-data wilayah yang berpotensi untuk dilaksanakan Konsolidasi Tanah, hal ini dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah (PPOKT) yang menyediakan data spasial dan tekstual dalam rangka menyelenggarakan penataan tanah atau Konsolidasi Tanah untuk pembangunan wilayah, peremajaan kota, optimalisasi lahan pertanian skala kecil dan areal pengembangan lainnya.

Sosialisasi PPOKT perlu dilaksanakan untuk memberi pemahaman tentang maksud, tujuan dan manfaat Konsolidasi Tanah, sehingga masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami dan mau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah,” demikian Amir Sofwan. (AdlenP, MC.Kominfo)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *