BUPATI BENGKULU SELATAN MENGHADIRI DISEMINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI GEDUNG PEMUDA.

BUPATI BENGKULU SELATAN MENGHADIRI DISEMINASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI GEDUNG PEMUDA.

MC. KOMINFO B/S, Kota Manna, 26 Februari 2018 – Pada hari ini, Senin 26 Februari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Gedung Pemuda Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Diseminasi kali ini mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang lebih sejahtera”. Diseminasi ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi :

(1).   Pembukaan acara yang diisi dengan laporan dan sambutan oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Perimbangan DJPK, serta sambutan oleh H. Dirwan Mahmud selaku Bupati Bengkulu Selatan, sambutan dan arahan Ibu Anarulita Muchtar selaku anggota Komisi XI DPR RI, dan Bapak  Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Kapolres, Dandim, Kajari, Ka KPPN dan para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.

(2).   Pemaparan oleh Narasumber Aries Jarniat Chaifat, Kasubdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan Sautma Sihombing, Kasubdit Perlindungan Sosial – Kementerian Desa dan PDTT dengan peserta berasal dari Kepala BPKAD, Kepala DPMD, 11 Camat dan 142 Kepala Desa di Kebupaten Bengkulu Selatan adapun tujuan diadakan Diseminasi ini adalah untuk mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa Tahun 2018. Meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah Derah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan hamonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Bengkulu Selatan H. Dirwan Mahmud, mengatakan “tantangan pengelolaan Desa dewasa ini semakin berat dan kompleks,  terutama apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangam otonom kepada Pemerintah Desa untuk mengelola anggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD yang dialokasikan guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah,  Pembangunan,  Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan yang tentunya memerlukan kemampuan tersendiri dalam perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan pertanggungjawabannya secara transparan dan akuntabel.”

“Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan Dana Desa harus efisien,  efektif,  transparan, terbuka,  bersaing,  adil/tidak diskriminatif akuntabel,  memberi ruang bagi proses pemberdayaan masyarakat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat,” ujarnya. (Adlen Priodi, Repoter MC.Kominfo B/S).

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *