LAKIP Kabupaten Bengkulu Selatan

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP, pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Kewajiban penyusunan LAKIP diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan perlu menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok instansi tersebut.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP pemahaman tentang “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” bergeser menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai”.

Berikut Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan:

LKi Pemkab. Bengkulu Selatan

Bab I LAKIP BS 2017

Bab II LAKIP BS 2017

Bab III LAKIP BS 2017

Bab IV LAKIP BS 2017